Halaman

    Social Items

 


www.milenialnetwork.com

Kementerian Agama (Kemenag) bersiap menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan puasa atau 1 Ramadhan 1445 Hijriah. Keputusan sidang ini akan didasarkan pada hasil pantauan rukyatul hilal di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan estimasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ketinggian hilal pada 29 Syakban 155 H atau Minggu (10/3/2024) diprediksi masih di bawah nol derajat. Ini mengindikasikan bahwa ketinggian hilal pada saat rukyatul hilal berpotensi belum memenuhi kriteria baru MABIMS, yakni minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Sidang isbat awal Ramadhan 1445 H dijadwalkan akan berlangsung pada Minggu (10/3/2024) di Auditorium HM Rasjidi Kemenag, Jakarta. Kegiatan ini akan diadakan secara hybrid, baik daring maupun luring, sesuai dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin. Tujuan utama dari sidang isbat ini adalah memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ibadah selama bulan puasa.

Selama sidang isbat, Tim Hisab dan Rukyat Kemenag akan berperan, dan hadir juga perwakilan ormas Islam, duta besar negara sahabat, serta perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta BMKG. Adib, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, mengungkapkan bahwa pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi VIII RPR RI juga diundang untuk hadir pada sidang isbat tersebut.

Tahapan sidang isbat awal bulan puasa 2024 mencakup pemaparan posisi hilal pada pukul 17.00 WIB dengan menggunakan hasil hisab oleh Tim Hisab dan Rukyat Kemenag. Sesi ini terbuka untuk umum dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Bimas Islam Kemenag. Selanjutnya, sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 H akan dilaksanakan secara tertutup setelah shalat maghrib. Data hisab dan hasil rukyatul hilal akan menjadi acuan dalam sidang ini. Akhirnya, konferensi pers hasil sidang isbat akan disiarkan melalui media sosial Kemenag.


(Kang_Roz)

Antisipasi Ketidakpastian: Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Cermati Awal Ramadhan 1445 H dengan Metode Hybrid


www.milenialnetwork.com

Berikut adalah lima sayuran yang dapat secara efektif menjaga kesehatan ginjal Anda.

Konsumsi sayuran-sayuran ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga tidak memberatkan kocek Anda untuk menjalani prosedur cuci darah.

Keuntungan ekstra adalah bahwa sayuran-sayuran ini tersedia dengan harga terjangkau di pasar maupun supermarket.

Jadi, apa saja sayuran yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan ginjal?

Mayo Clinic menjelaskan bahwa ginjal yang sehat mampu menyaring kreatinin dari darah, dan tingkat kreatinin yang tinggi dalam darah dapat mengindikasikan seberapa efisien ginjal menyaring limbah.

Penting untuk diingat bahwa setelah disaring oleh ginjal, kreatinin, limbah hasil metabolisme otot, akan dikeluarkan dari tubuh melalui urine.

Pemeriksaan kadar kreatinin biasanya dilakukan melalui tes darah dan urine, dan kadar normalnya bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh.

Kadar kreatinin yang tinggi dapat menjadi tanda masalah pada organ ginjal, namun dapat dikendalikan dengan mengonsumsi beberapa jenis makanan, termasuk sayuran.

Menurut Healthline, penelitian menunjukkan bahwa peningkatan asupan serat dapat mengurangi kadar kreatinin pada orang dengan penyakit ginjal kronis.

Serat dapat ditemukan dalam banyak makanan, termasuk sayuran, buah, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan.

Pada penderita penyakit ginjal, disarankan untuk membatasi konsumsi makanan yang mengandung natrium, kalium, dan fosfor.

Berikut adalah beberapa jenis sayuran berserat yang dapat membantu menurunkan kadar kreatinin dan menjaga kesehatan ginjal:

1. Kembang Kol

Kembang kol tidak hanya kaya serat, tetapi juga mengandung vitamin C, vitamin K, dan vitamin B folat. Sayuran ini memiliki senyawa anti-peradangan dan rendah kalium, yang membuatnya sangat baik untuk menjaga kesehatan dan fungsi ginjal.

2. Kubis

Kubis adalah sayuran lain yang kaya vitamin dan mineral, termasuk vitamin K, vitamin C, dan vitamin B. Mengandung serat tak larut, kubis membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan memiliki kandungan kalium, fosfor, dan natrium yang rendah.

3. Paprika

Paprika mengandung nutrisi impresif, terutama vitamin C, dan memiliki kandungan kalium yang rendah. Dengan antioksidan tinggi, paprika mendukung kesehatan ginjal dan menyediakan vitamin A sebagai pendukung fungsi kekebalan tubuh.

4. Arugula

Arugula adalah sayuran rendah kalium yang kaya nutrisi, termasuk vitamin K, mangan, dan kalsium. Kandungan nitrat dalam arugula juga membantu menurunkan tekanan darah.

5. Lobak

Lobak, selain kaya serat, juga mengandung banyak vitamin C sebagai antioksidan. Rendah kalium dan fosfor, lobak membantu membangun kesehatan ginjal.

Dengan mengintegrasikan sayuran ini ke dalam pola makan sehari-hari, Anda dapat mendukung kesehatan ginjal dan mengurangi risiko kadar kreatinin yang tinggi.


* Dikutip dari berbagai sumber


(Kang_Roz)

5 Sayuran Ajaib Penjaga Ginjal: Kunci Kesehatan Tanpa Merogoh Kocek!

 


www.milenialnetwork.com

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Laporan ini juga mencakup Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023, Supriyatno.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi tersebut terkait dengan cashback dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. IPW menyertakan bukti saat mengajukan laporan ke KPK.

Menurut Sugeng, cashback sebesar 16% dari nilai premi tersebut dialokasikan kepada tiga pihak, di antaranya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng (terdiri dari pemerintah daerah atau kepala daerah), dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP.

Sugeng menduga perbuatan ini dilakukan dalam kurun waktu 2014-2023 dengan total gratifikasi yang diduga melebihi Rp100 miliar. Pemegang saham pengendali Bank Jateng dalam periode tersebut adalah Gubernur Jateng, yang saat itu dijabat oleh Ganjar Pranowo.

KPK telah mengonfirmasi penerimaan laporan tersebut. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa laporan akan segera diverifikasi oleh bagian pengaduan masyarakat KPK.

Sementara itu, tim TPN Ganjar-Mahfud Imam Priyono mempersilakan laporan ke KPK dan menegaskan bahwa Ganjar selalu mengutamakan transparansi dalam kepemimpinannya. Mereka berharap tidak ada motif politik dalam laporan tersebut dan mengajak untuk membuktikan dugaan tersebut secara jelas.


(Kang_Roz)

Dugaan Penerimaan Gratifikasi: Ganjar Pranowo Dilaporkan ke KPK oleh IPW

 


www.milenialnetwork.com

Kemendikbud Ristek telah resmi meluncurkan Rapor Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Selasa (5/3/2024), hasil dari Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) Paud. Rapor ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga orangtua untuk melakukan pembenahan sekolah.

Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, menegaskan komitmennya untuk mendampingi sekolah mengatasi berbagai tantangan dalam membenahi dunia pendidikan. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa satuan pendidikan tidak berjuang sendirian, melainkan sebagai usaha bersama. Nadiem juga menekankan ketersediaan alat bantu yang dapat dioptimalkan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing.

Program Rapor Pendidikan sebelumnya telah memberikan akses kepada sekolah pendidikan dasar dan menengah, serta pemerintah daerah untuk mengakses data level nasional. Kini, sekolah PAUD juga dapat mengakses hasil Sulingjar di Rapor Pendidikan, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi permasalahan dengan lebih baik dan meningkatkan layanan pendidikan.

Selain peluncuran Rapor Pendidikan untuk PAUD, Kemendikbud terus sosialisasi pembaruan data Rapor Pendidikan untuk sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Rapor Pendidikan Daerah. Pembaruan data tersebut menjadi referensi penting setiap tahunnya untuk menentukan prioritas pembenahan pendidikan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSKAP, Anindito Aditomo, menambahkan bahwa Rapor Pendidikan adalah bukti komitmen Kemendikbud dalam membangun kompetensi dan karakter anak bangsa sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Rapor ini memberikan dukungan bagi pemimpin sekolah dalam merumuskan strategi dan mengawal jalannya siklus perbaikan layanan secara berkelanjutan dengan menggunakan acuan data di Rapor Pendidikan.

Anindito juga menyoroti bahwa Rapor Pendidikan membantu proses perencanaan berbasis data bagi kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan penganggaran di sekolah. Ini bertujuan agar penganggaran lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan pembelajaran murid. Rapor Pendidikan dianggap sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai data pendidikan, terutama data Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar, sebagai alat ukur komprehensif dalam menyajikan kondisi pendidikan Indonesia guna mendorong refleksi dan perbaikan mutu pendidikan.


(Kang_Roz)

Transformasi Pendidikan: Kemendikbud Ristek Luncurkan Rapor Pendidikan untuk PAUD


www.mielenialnetwork.com 

Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan unjuk rasa di depan gedung Mapolres Sumenep dengan membawa tiga tuntutan utama terkait isu narkoba, hiburan malam, dan dugaan pungutan liar.

Massa aksi tiba di Jalan Raya Urip Sumoharjo Nomor 35, di depan Mapolres Sumenep pada pukul 10.30 WIB, Senin, 4 Maret 2023.

Efendi, salah satu orator aksi, menjelaskan bahwa protes ini dilakukan sebagai respons terhadap beberapa kasus yang telah terjadi. Pertama, meningkatnya peredaran gelap narkoba di Bumi Sumekar. Kedua, maraknya hiburan malam, dan ketiga, dugaan pungli di Pasar Ganding Sumenep yang terjadi pada tahun 2018.

Efendi juga meminta pertemuan langsung dengan Kapolres baru dan mengingatkan agar tidak menghalangi aksi mereka, dengan menegaskan bahwa mereka tidak ingin menciptakan kerusuhan.

Massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi, namun terjadi insiden dorong-mendorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di lokasi.

Hingga berita ini ditayangkan, massa aksi masih berada di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 35 Kota Sumenep, menuntut agar dapat bertemu langsung dengan pimpinan Polres setempat.

Sambil menyanyikan Mars Buruh dan Mars PMII, massa aksi bersikeras agar pihak keamanan memfasilitasi pertemuan mereka dengan Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso.


(Kang_Roz)

Unjuk Rasa Massa PMII di Sumenep: Begini Tiga Tuntutan Kritisnya!

 


www.milenialnetwork.com

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah memutuskan untuk menyekolahkan putri sulung mereka, Ameena Hanna Nur Atta, yang baru berusia dua tahun, ke PAUD. Ameena akan belajar di Mighty Minds Preschool, sebuah PAUD elite di Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh beberapa anak artis lainnya.

Ameena dimasukkan ke sekolah untuk program pendidikan anak usia dini (PAUD), sebuah langkah yang diambil oleh kedua orang tuanya. Di Mighty Minds, Ameena akan bersekolah bersama dengan anak-anak artis lainnya, termasuk Muhammad Muhammad Levian Al Fatih Billar (Abang L) dan Adzam Adriansyah Sutisna (Baby Adzam).

Dalam konten YouTube Leslar Entertainment, Ameena terlihat bersosialisasi dengan putra Lesti Kejora dan Nathalie Holscher. Mereka semua berada dalam kelas Toddler, yang diperuntukkan bagi anak usia 19 hingga 30 bulan, sesuai dengan informasi dari website resmi Mighty Minds.

Saat Mighty Minds mengadakan acara Hari Ayah, para ayah, orang tua, atau pengasuh menghadiri acara tersebut bersama dengan anak-anak mereka. Para ayah, termasuk Atta Halilintar, Rizky Billar, dan Ladislao Camara, berfoto bersama dengan anak-anak mereka setelah bermain dan melakukan kegiatan bersama.

Para artis ini memilih sekolah PAUD dengan biaya yang tinggi karena kualitas pendidikan yang diberikan, menunjukkan komitmen mereka terhadap pendidikan anak-anak mereka.


(Kang_Roz)

Selebriti dan Pendidikan: Ameena Hanna, Anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Mulai Sekolah di PAUD Elite Bersama Anak Artis Lainnya

 


www.milenialnetwork.com

Jumlah korban meninggal dunia akibat virus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah mencapai 9 jiwa. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Jombang belum menaikkan status situasi menjadi kejadian luar biasa (KLB), karena masih menunggu keputusan KLB dari Kementerian Kesehatan.

Pj Bupati Jombang, Sugiat, menyatakan bahwa pihaknya menunggu penentuan status KLB dari Kementerian Kesehatan, mengingat kejadian DBD juga melibatkan wilayah lain di Indonesia, termasuk kabupaten dan kota tetangga dengan jumlah kematian mencapai 11 jiwa.

"Saya menunggu keputusan dari kementerian untuk menentukan status KLB atau tidak," kata Sugiat pada Sabtu, 2 Maret 2024. Meskipun belum diumumkan sebagai KLB, Pemkab Jombang sudah mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan DBD seiring dengan kondisi KLB.

"Tetapi sudah saya perintahkan untuk penanganannya, walaupun belum dalam status KLB, penanganannya, protapnya, seperti KLB ya. Karena ini (DBD) harus segera diatasi," ungkapnya. Sugiat juga mencatat adanya penurunan tren kasus DBD di Kabupaten Jombang, meskipun upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) tetap dilakukan.

Jumlah pasien yang meninggal akibat DBD di RSUD Jombang terus bertambah. Pada 29 Februari, terdapat 6 pasien meninggal, dan kemudian terjadi penambahan 2 pasien pada sore hari, yaitu K (3) dan D (15), setelah dirujuk ke RSUD Jombang pada tanggal 29 Februari sore dengan kondisi kritis atau mengalami sindrom syok dengue (SSD).

Pada bulan Februari, RSUD merawat 182 pasien infeksi virus dengue (IVD), dengan 89 pasien positif demam berdarah. Dari jumlah itu, tercatat 8 pasien meninggal, dengan satu pasien dewasa dan tujuh pasien anak-anak.

"Angka yang meninggal, khusus di bulan Februari cukup tinggi ya. Ada 8 (satu usia dewasa dan 7 usia anak-anak)," ungkap Ma'murotus, pada Jumat, 1 Maret 2024. Pada awal bulan Maret, korban meninggal dunia akibat DBD di Kabupaten Jombang terus bertambah.


(Kang_Roz)

Krisis DBD di Jombang, Jumlah Korban Meninggal Mencapai 9 Jiwa: Pemerintah Tunggu Status KLB dari Kementerian Kesehatan


www.milenialnetwork.com 

Pemilu ke Pemilu, persoalan klasik seputar ambang batas parlemen menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas 4% pada Pemilu 2029. Keputusan tersebut diambil setelah MK menilai ambang batas tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

Perludem, yang telah lama mempersoalkan ambang batas parlemen, memenangkan gugatan mereka terhadap ketentuan parliamentary threshold sebesar 4%. Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, menjelaskan bahwa petitum mereka simpel: penentuan ambang batas parlemen harus akuntabel, rasional, dan terukur, bukan semata-mata ujuk-ujuk angka.

Meskipun putusan MK tidak berlaku surut dan baru efektif pada Pemilu Legislatif 2029, dampaknya sangat signifikan. Pasca-Pemilu 2024, keputusan ini menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi dinamika Pemilu 2029, di mana partai politik akan berkompetisi untuk mempertahankan kekuasaan di Senayan.

Mendukung penghapusan ambang batas parlemen 4%, mantan ketua MK dan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, melihatnya sebagai langkah positif. Keputusan ini dianggap dapat meningkatkan produktivitas bagi partai politik, terutama sejalan dengan semangat Undang-Undang Tentang Pemilu yang bertujuan menyederhanakan partai politik di Senayan.

Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, juga memberikan dukungannya terhadap keputusan MK. Ia menegaskan perlunya merumuskan ulang parliamentary threshold berdasarkan perolehan suara dan konversi ke kursi DPR untuk mendukung penyederhanaan partai politik atau perbaikan sistem kepartaian dan kepemiluan.

Meskipun keputusan MK tidak memberikan angka konkret untuk parliamentary threshold, hal ini menjadi pekerjaan berat bagi DPR untuk merumuskan kembali ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029. Perlu dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu dalam lima tahun mendatang untuk memberikan kejelasan tentang syarat-syarat penentuan ambang batas parlemen. Dalam konteks penyederhanaan partai politik, diperlukan kajian mendalam agar ambang batas parlemen yang diatur Undang-Undang Pemilu tidak hanya mempermudah parpol baru masuk ke parlemen, namun juga menjaga kualitas dan stabilitas politik.


(Kang_Roz)

Revitalizing Democracy: Mahkamah Konstitusi Hapus Ambang Batas Parlemen, Persoalan Klasik Pemilu Memasuki Babak Baru